JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk sementara menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur.
Sebaliknya Jokowi diminta fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan tol dan bendungan untuk penanganan banjir serta pemulihan ekonomi nasional.
Permintaan itu diutarakan Eks Kepala Biro Pers Istana Negara, Albiner Sitompul dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Agustus 2022.
Albiner mengatakan, saat ini hal yang paling urgen diselesaikan Jokowi adalah menuntaskan infrastruktur untuk menanggulangi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Misalnya, baru-baru ini Kota Medan dilanda banjir yang merendam ratusan rumah. Ini terjadi karena di Medan belum ada bendungan atau kolam retensi yang bisa menjadi salah satu upaya menangani banjir di Kota Medan,” ucapnya.
“Oleh karena itu, Jokowi harus menuntaskan terlebih dahulu pembangunan bendungan dan waduk di sejumlah daerah yang rawan banjir,” tambahnya.
Selain itu, program jalan tol di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini juga menurutnya belum ada progres yang menyakinkan.
“Saya kasih contoh Tol Sumatera. Sudah lima tahun baru tersambung sampai Palembang. Sementara Palembang-Jambi dan Jambi-Pekanbaru hingga kini belum jelas pembangunannya,” ucap penggagas Titik Nol Peradaban Islam di Nusantara di Barus, Sumatera Utara tersebut.
Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi juga diminta untuk bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Percuma tol di bangun, kalau gak ada mobil yang masuk tol. Sementara orang tak bisa beli mobil karena ekonomi belum pulih,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar anggaran APBN 2023 lebih banyak difokuskan untuk penyelesaian infrastruktur dasar seperti tol dan bendungan serta program pemulihan ekonomi nasional.
Disisi lain, program pembangunan IKN menurut Albiner tidak perlu dipaksakan jika membebani anggaran APBN.
Menurutnya, pembangunan IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-undang Ibu Kota Negara yang membuat program itu tidak mungkin dihentikan di masa depan.
“Namun saat ini, lebih baik pembangunan IKN ditunda sehingga anggaran APBN bisa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Presiden Jokowi menurutnya sudah membuat sejarah dengan memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Hal itu menurutnya sudah mencatatkan nama Jokowi dalam sejarah pemindahan Ibu Kota Negara yang telah lama diwacanakan.
Namun, untuk pembangunan IKN, menurutnya tidak perlu buru-buru dilakukan, mengingat masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh Jokowi dalam dua tahun sisa masa pemerintahannya.
“Bukan kita menolak IKN. Tidak. Tapi sebaiknya ditunda. Toh juga pembangunan IKN tidak mungkin dihentikan oleh Presiden berikutnya, karena sudah menjadi amanat undang-undang. Jadi Pak Presiden Jokowi tak perlu khawatir pembangunan IKN tidak berlanjut,” tutup Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta tersebut.***
